Anda akan Melongo Jika Tahu Biaya Pembuatan SIM yang Sebenarnya, Cuma Segini

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo melontarkan materi pembahasan tentang pungutan liar (pungli) ketika berdialog dengan para siswa di SMA Negeri 1 Wonosobo, Kamis (13/10), dalam program Gubernur Mengajar. Ganjar bertanya ke para siswa hukuman apa yang sebaiknya diberikan kepada pelaku pungli.

Banyak jenis hukuman yang dilontarkan para siswa. Mayoritas menjawab pelaku pungli harus dikenai sanksi yang berat, yaitu penurunan pangkat sampai terendah.

"Biar malu, pak. Diturunkan pangkatnya kalau bisa, jadi cleaning service. Ini agar memberi efek jera ke yang lain," kata seorang siswa, Raka. "Apik idemu, tak teleponkan Pak Kapolda kamu yang ngomong berani?" lanjut Ganjar. "Berani, pak, kalau benar harus berani," sahut Raka.

Saat mengajar, Ganjar menekankan pentingnya pendidikan karakter. Ia mengajak berdiskusi dan memancing keingintahuan siswa dengan menceritakan pengalamannya masing-masing.

Misalnya menanyakan adakah siswa yang berani mengakui kesalahannya. Seketika, seorang siswa mengaku salah karena tidak punya SIM, namun tiap hari ke sekolah dengan naik sepeda motor. Ia menanyakan ke siswa lain siapa saja yang sudah memiliki SIM. Bagi yang sudah memiliki, berapa biaya pembuatannya. Ada yang menjawab Rp 200 ribu, Rp 375 ribu, Rp 400 ribu, hingga Rp 500 ribu. Ketika ditanya siapa yang mendapatkan SIM dengan cara ‘nembak’ atau menyuap? Tak ada yang mengaku.

Ganjar menunjukkan daftar biaya pembuatan SIM, bahwa biaya pembuatan SIM C hanya Rp 100 ribu dan SIM A Rp 120 ribu. "Berarti yang mahal-mahal itu nembak semua. Entah yang tadi tidak mengaku atau justru tidak tahu kalau nembak," sahut Ganjar.

"Inilah pentingnya karakter yang disertai pengetahuan agar paham bahwa apa yang kita lakukan tidak melanggar hukum," ujarnya sembari mengakhiri sesi mengajarnya.

Di tempat berbeda, seusai berdialog dengan warga di Banjarnegara, Ganjar memperingatkan pada seluruh jajaran di instansi yang berkaitan dengan pengurusan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, untuk menghentikan praktik pungli. Sebab ia masih sering menerima laporan mengenai pungli pada pembuatan KTP.

Menurutnya, pungli pembuatan e-KTP muncul karena faktor kendala distribusi logistik berupa blangko. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para oknum untuk mencari keuntungan secara ilegal. Di sisi lain, pengadaan blangko oleh pemerintah pusat baru ada pada November mendatang.

Ganjar meminta partisipasi masyarakat untuk mencegah adanya praktik pungli pada pengurusan KTP di semua tingkatan. Dia juga berharap masyarakat tak perlu takut melaporkan ke pihak terkait jika menemukannya.

Ia berharap Dirjen Kependudukan bisa merespon masalah yang muncul di level bawah. Terlebih jauh sebelum ramai operasi tangkap tangan (OTT) pungli di Kementerian Perhubungan, dirinya jauh-jauh hari telah mengungkap praktik nakal yang dilakukan oleh oknum di pemerintahan tersebut.

"Kalau perhubungan kemarin nangkap (pungli). Dan kita nangkap sendiri. Yang pasti Jawa Tengah lebih dulu, lah. Maka saya minta partisipasi dari masyarakat awasi bersama, " pintanya. (tribun jateng)

Tweet