Walikota Semarang, Hendrar Prihadi memperoleh dua laporan pungutan liar (pungli) yang masuk ke sistem pelaporan Lapor Hendi. Pungli dilakukan oleh dua oknum PNS di sebuah dinas dan sebuah kelurahan.
Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi mengatakan jika oknum yang terlibat pungli tersebut kemudian dilepas jabatannya.
"Tahun ini, setidaknya ada dua praktik pungli. Kedua oknum langsung lepas jabatannya. Sesuai aturan yang berlaku dapat dilakukan penurunan pangkat sampai pemberhentian dengan tidak hormat, kepada oknum-oknum yang tidak melayani sesuai ketentuan," ujarnya dalam rilis yang diterima Tribun Jateng, Kamis (13/10).
Permintaan Presiden Jokowi kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk memberantas pungutan liar, menurut Hendi merupakan langkah yang tepat. "Operasi Pemberantasan Pungli dapat menjadi harapan baru bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah," kata Hendi.
Hendi meyakini arahan Presiden Jokowi untuk memberantas pungli tidak hanya diterjemahkan dengan penangkapan dan pemecatan oknum-oknum saja. "Bagi saya ini adalah trigger untuk memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat. Pembuatan sistem tervalidasi juga adalah bagian penting dalam upaya pemberantasan pungli," ujarnya.
Di Kota Semarang misalnya, sistem Penerimaan Peserta Didik Online di Kota Semarang telah mampu menghilangkan praktik pungli yang kerap terjadi dalam proses penerimaan murid sekolah. Dengan Sistem Penerimaan Peserta Didik Online, para murid maupun orang tua murid yang ingin mendaftarkan anaknya sekolah diharuskan melakukan validasi melalui aplikasi smartphone dan website ppd.SemarangKota.Go.Id yang selalu diluncurkan setiap menjelang tahun ajaran baru.
"Saya jamin sistem tersebut dapat menghilangkan tradisi pungli di dunia pendidikan Kota Semarang. Saya harap era keterbukaan informasi ini harus menjadi momentum pemberantasan pungli di Indonesia," ujarnya.
0 Response to "Dua Oknum PNS Kota Semarang Terlibat Pungli, Begini Respon Walikota Hendi"
Post a Comment